IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SORONG SELATAN

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana
pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan
permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB P2 di Sorong Selatan dibawa
koordinasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Maka
penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan PBB berdasarkan
Perda No. 5 Tahun 2012.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yang
merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya
tidak perlu menguji hipotesis. Dalam hal ini proses implementasi dilihat dari
empat faktor penting dalam pencapaian implementasi kebijakan publik yang
dikemukakan dalam model implementasi kebijakan Grindle , yaitu: (1) Isi
Kebijakan (2) Sumber daya manusia.(3) Kepatuhan petugas pelaksana (4)
Komunikasi.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) Kebijakan Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang�Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD) telah dilaksanakan sesuai dengan isi kebijakan yang jelas dan
dengan kewenangan dan sistem rewards and punishment yang jelas pula.
(2) Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam proses pelaksanaan
kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum memadai
baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. (3) Kepatuhan pelaksana
kebijakan pemungutan PBB di Kabupaten Sorong Selatan masih tergolong
rendah dengan indikasi; (a) Ketepatan waktu penyampaian SPPT kepada
wajib pajak cenderung masih terlambat atau molor dari waktu yang
ditetapkan, (b) Kepatuhan pengadministrasian terkait penyampaian laporan
bulanan kepada Bupati Sorong Selatan cenderung terlambat, akan berakibat
target yang telah ditetapkan dalam bulan yang bersangkutan tidak diketahui
x
sehingga pimpinan terlambat dalam mengambil keputusan.(c) Dijumpai
ketidak sesuaian data obyek pajak dengan wajib pajaknya, hal ini
disebabkan oleh tidak terintegrasinya sistem administrasi kepemilikan dan
penguasaan tanah di BPN dengan Administrasi PBB di Bidang Pajak Daerah
dan PBB pada Kantor Bapenda. (4) Komunikasi dalam proses pelaksanaan
kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong
Selatan berjalan efektif, baik komunikasi dengan Wajib Pajak maupun
komunikasi dalam Tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
dengan indikasi sebagai berikut: (a) Bapenda melakukan upaya penyadaran
Wajib Pajak PBB melalui kegiatan sosialisasi, pemasaangan spanduk,
banner dan lain sebagainya, (b) Bapenda Kabupaten Sorong Selatan
melibatkan seluruh Kepala Distrik, Kepala Kampung/Lurah beserta
perangkatnya dalam proses pengawasan atas kewajiban membayar dari
wajib pajak dan pengawasan untuk petugas pemungut pajak untuk tidak
menggunakan dana setoran PBB. (5) Pelaksanaan kebijakan pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong sebagaimana disimpulkan
diatas, berdampak kepada efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami
fluktuasi pencapaian target penerimaan PBB terutama dalam 4 tahun
terakhir.