PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TAULO KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan
bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem
pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat
perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi
yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan
negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang
merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat
memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi
pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan
pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang
penting terkait dengan pembangunan di Indonesia. Pemerintahan desa merupakan lingkup
terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian,
Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika
pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah
pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat
terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan
pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam
otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan
aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari
pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan
maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan
kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada
masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat
mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksaanan,
penatausahaan, pertanggungjawaban dan manfaat dari program-program yang dikelola
oleh pemerintah desa.
Kata Kunci : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban