ANALISIS PELAYANAN UJI KIR KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ENREKANG

Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas disebutkan bahwa setiap kendaraan baik angkutan umum dan angkutan barang wajib memiliki Buku Uji yang masih berlaku. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, mobil penumpang dan kendaraan khusus, kereta gandegan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan raya,. Setiap kendaraan harus dilengkapi dengan surat– surat kepemilikan, dimana hal ini merupakan suatu bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Disamping itu adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat tidak dapat diabaikan karena merupakan bagian dari tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas tugasnya. Penyelenggaraan pelayanan publik aparatur pemerintah secara umum merujuk pada Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan Pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner,wawancara dan telaah dokumen. Dengan pertimbangan bahwa metode ini dapat menjelaskan fakta fakta yang sebenarnya dilapangan dan sangat objektif untuk kesesuaian penelitian. Dengan metode ini dianggap dapat memaparkan permasalahan dengan sistematis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelayanan pengujian KIR pada Kabupaten Enrekang belum berjalan secara maksimal karena pada proses pelayanan terutama pada pejabat pelaksana yang seharusnya sampai pada tahap Jabatan fungsional penyelia tapi pada kenyataannya hanya pada Jabatan fungsional pelaksana hal tersebut berpengaruhi pada proses pelayanan pengujian kendaraan. Dengan kurangnya petugas pelaksana yang dimiliki sehingga dianggap perlu adanya pelatihan pelatihan dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan agar para petugas mampu melayani masyarakat dengan baik dan benar. Diharapkan permasalahan yang belum terselesaikan dapat secara cepat dan baik diikuti dengan peraturan perundang undangan yang belaku.

Kata Kunci : Uji KIR, Kendaraan bermotor dan Pelayanan Uji KIR kendaraan Bermotor