ANALISIS PENGELOLAANKEUANGANDESAPADADESAMOTONGKAD KECAMATANMOTONGKADKABUPATENBOLAANG MONGONDOW TIMUR

Desa sebagai roda pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi hal utama dalam pembangunan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tentang desa adalah karena desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan keuangan desa di Desa Motongkad Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seseuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan tahap demi tahap dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Motongkad Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow timur dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan desa Di Desa Motongkad dilihat dari aspek perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBDes merupakan hasil dari musyawarah kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan desa yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa dengan BPD kemudain diajukan kepada Bupati melalu camat, dari aspek pelaksanaan sudah terealisasi dan didukung oleh strategi dan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Motongkad, dari aspek penatausahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana setiap kali ada penerimaan dan pengeluaran dilakukan pencatatan dengan baik sehingga dapat diketahui dengan cepat letak kesalahannya, dari aspek pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena pelaporan yang dilakukan menyesuaikan dengan tahap pencairan setiap tahun, pada aspek pertanggungjawaban dituangkan dalam bentuk laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang disampaikan kepada BPD,Camat Motongkad dan Bupati Bolaang Mongondow Timur.

Kata kuci: Aturan, Desa, Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.