IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

Muhammad, Ammar Ramli (2014) IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE. Other thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.

[thumbnail of Sampul.pdf] Text
Sampul.pdf

Download (224kB)
[thumbnail of Pengesahan.pdf] Text
Pengesahan.pdf

Download (525kB)
[thumbnail of Persetujuan.pdf] Text
Persetujuan.pdf

Download (526kB)
[thumbnail of Pernyataan.pdf] Text
Pernyataan.pdf

Download (524kB)
[thumbnail of Abstract.pdf] Text
Abstract.pdf

Download (184kB)
[thumbnail of Kata Pengantar.pdf] Text
Kata Pengantar.pdf

Download (352kB)
[thumbnail of Daftar Isi.pdf] Text
Daftar Isi.pdf

Download (190kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (332kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf

Download (454kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (203kB)
[thumbnail of BAB IV & V.pdf] Text
BAB IV & V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (642kB)
[thumbnail of RIWAYAT HIDUP.pdf] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (6kB)

Abstract

Pelakasanaan pendidikan di kota Parepare seperti halnya dengan beberapa kota mengalami perkembangan peningkatan yang baik. Walaupun pendidikan di Kota Parepare sudah berkembang dengan kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun, namun masih ditemukan di sudut kota Parepare anak putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Soreang Kota Parepare.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, obesevasi dan telaah dokumen. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif sebagai mana pendekatan kualitatif pada umumnya.
Hasil penelitian implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Soreang Kota Parepare berjalan dengan baik dan telah mengurangi jumlah anak putus sekolah dengan memanfaatkan komunikasi yang baik, pemenuhan sumber daya di kecamatan soreang seperti SDM, sarana dan prasarana, disposisi atau sikap implementor yang optimis, tanggung jawab, konsisten dan tanpa menyerah dalam melaksanakan tugas. Namun, terdapat kekurangan di struktur birokrasi seperti tidak adanya SOP secara spesifik dalam menjalankan kebijakan ini. Adapun saran penelitian ini adalah terus meningkatkan komunikasi, sumber daya dan disposisi dalam menjalankan kebijakan serta diharapkan dapat membuat SOP sebagai panduan pelaksanaan kebijakakan secara spesifik sehingga program wajib belajar dapat berjalan dengan sistematis dan efektif.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara > 2014
Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara
Depositing User: Teknologi Informasi
Date Deposited: 19 Aug 2024 01:15
Last Modified: 19 Aug 2024 01:15
URI: https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/1084

Actions (login required)

View Item
View Item