Rudi, Yulianto (2015) ANALISIS KOMPETENSI KELOMPOK KERJA/PEJABAT PENGADAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA. Other thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
HAL. SAMPUL.pdf
Download (909kB)
BAB I.pdf
Download (143kB)
BAB II.pdf
Download (301kB)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (90kB)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (890kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (103kB)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf
Download (77kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi Pokja/Pejabat
pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamasa dalam
menerapkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua
perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan datanya menggunakan pedoman telaah dokumen dan pedoman
wawancara kepada informan yaitu kelompok kerja/ pejabat pengadaan ULP
Kabupaten Mamasa, telaah dokumen dan dokumentasi.
Hasil penelitian didasarkan pada kompetensi kelompok kerja /Pejabat
Pengadaan pada ULP Kabupaten Mamasa dengan perpedoman pada Keputusan
Deputi Bidang PPSDM LKPP Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat
Pertama/Dasar dan Hutapea dan Thoha (2008:28) Kompetensi sumber daya
manusia.
Kompetensi dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja
Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan. Tingkat pengetahuan dapat gambarkan pada
pemahaman tentang peraturan, prosedur dan tugas bidang pengadaan barang dan
jasa. Tingkat Ketrerampilan dapat digambarkan pada pengalaman kerja, kemapuan
teknis dan kemampuan komunikasi kepada penyedia jasa. sedangkan Tingkat Sikap
Kerja dapat diketahui dari kemampuan kreatifitas dalam bekerja dan semangat kerja
kelompok kerja/pejabat pengadaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka
diketahui bahwa tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dimiliki
Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan pada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Mamasa menunjukkan kategori cukup memadai, alasannya karena
penerapan perpres 54 tahun 2010 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan
pengadaan barang/jasa berdasarkan wawancara yang diperoleh dan bukti-bukti
dokumen yang ada, Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan pada Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamasa mampu menjelaskan pengetahuannya
tentang penerapan peraturan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan tingkat
keterampilan dengan mampu mempraktekkan bagaimana proses pengadaan barang
dan jasa pemerintah, serta sikap kerjanya dengan menunjukkan semangat yang
tinggi dalam melaksanakan. Namun demikian penerapan peraturan tentang
pengadaan barang/jasa yang dilakukan masih ada sebagian yang belum
dilaksanakan sepenuhnya, misalnya kepemilikan sertifikat pengadaan yang menjadi
syarat mutlak sebagai Kelompok Kerja/Pejabat pengadaan sebagian masih belum
memilikinya. Sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut dengan
tujuan kearah yang lebih baik
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara > 2015 Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara |
Depositing User: | Teknologi Informasi |
Date Deposited: | 19 Aug 2024 03:32 |
Last Modified: | 19 Aug 2024 03:32 |
URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/1111 |