ANALISIS PENGELOLAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAN PERIZINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pajak reklame pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Variabel penelitian ini adalah pengelolaan pajak dengan sub variabel perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengawasan.
Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, instrumen penelitian dengan cara penyebaran kuesioner kepada dua pulu satu (21) pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan dan Perizinan, dua (2) pada Dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi, dan sembilan puluh satu (91) pada masyarakat subjek pajak sebagai sampel dalam lingkup Kabupaten Polewali Mandar. Teknik analisa data dalam bentuk gradasi menggunakan skala Likers pada masing-masing variabel.
Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan pajak reklame dari aspek perencanaan termasuk kategori cukup baik, karena perencanaan pendapatan realistis tercapai, terdapat pemetaan wilayah dan klasifikasi jalan, masih mempertimbangkan keterjangkauan semua strata dalam masyarakat, pengorganisasian termasuk kategori cukup baik, karena penempatan pegawai cukup sesuai dengan keahliannya dan bertanggung, pelaksanaannya kadang-kadang melaksanakan. pemantauan, tidak konsisten, tidak tegas, akibatnya reklame tidak tertata baik, penataan kota tidak rapi, tidak indah. pengkoordinasian kadang-kadang terjadi antara Dinas Pendapatan dan Perizinan dengan Dishubkominfo, sehingga saling melempar tanggungjawab mengenai penertiban reklame dan pengawasan termasuk kategori baik, karena pengawasan ketat dari pimpinan kepada bawahnnya dan telah menetapkan prosedur dan mekanisme laporan hasil pajak reklame, Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara langsung dengan responden dan observasi peneliti selalu pegawai pada Dispenda Untuk mencapai pengelolaan yang maksimal, maka disarankan Dinas Pendapatan dan Perizinan seharusnya lebih memberi ruang bagi pengusaha lokal, meningkatkan kemampuan pegawai, menata penempatan reklame lebih rapi, serta pengawasan berlapis pada pendapatan yang bersumber dari pajak reklame.