PENGAWASAN INSPEKTORAT PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Bulukumba dengan Permasalahan yang disoroti adalah mengenai pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Bulukumba yang erat kaitannya terhadap kondisi fisik bangunan baik pada saat pekerjaan maupun pada akhir pelaksanaan pembangunan fisik yang sering kali ditemukan adanya pekerjaan fisik yang berbeda dengan kontrak sehingga akan merugikan daerah baik dari ketahanan bangunan maupun dari nilai materi (dana) yang menguntungkan rekanan sebagai pihak pelaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Inspektorat pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulukumba, juga hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kinerja unit pelaksana fungsi pengawasan, kendala dan hasil yang dicapai oleh pengawasan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan indikator penetapan alat ukur yang akan melihat peraturan perundang-undangan, rencana anggaran biaya (RAB), dan waktu pelaksanaan. Indikator penilaian akan membandingkan pekerjaan dengan RAB, realisasi kegiatan SKPD, dan ketepatan waktu. Sedangkan tindakan perbaikan meliputi perbaikan oleh SKPD secara langsung. dan perbaikan yang dilakukan oleh Inspektorat, pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), kuisioner, dan Dokumentasi populasi dalam penelitian ini jumlahnya sebanyak 46 Orang, data dianalisis secara desktiptif kualitatif melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan Inspektorat telah menetetapkan Alat Ukur dalam melakukan pemeriksaan pengawasan yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, Rencana anggaran biaya, dan Waktu Pelaksanaan. Penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat pada saat pemeriksaan di lapangan berupa membandingkan pekerjaan dengan RAB, melihat realisasi Kegiatan SKPD dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Perbaikan yang dilakukan terhadap adanya temuan dalam pemeriksaan dilakukan dengan menyelesaikan temuan secara langsung oleh SKPD dan bila temuan terkait kekurangan volume dapat diselesaikan melalui rekomendasi Inspektorat, namun masih ada yang perlu dibenahi dan ditingkatkan diantaranya antara lain Lebih mengoptimalkan penilaian dalam proses pekerjaan di lapangan, Pengalokasikan anggaran pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba agar dapat lebih ditingkatkan demi terlaksananya pengawasan terhadap seluruh kasus penyelewengan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba baik yang bersumber dari pengaduan masyarakat maupun media massa yang yang jumlahnya tidak menentu setiap tahun, Koordinasi antara instansi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengawasan perlu ditingkatkan agar proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan program yang telah direncanakan.