EFEKTIVITAS PERENCAAN PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan program pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dan ingin mengetahui efektivitas perencanaan program koordinasi penyelenggaraan administrasi kemasyarakatan pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
Penelitian ini menggunakan metode survei bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 9 Juni sampai dengan 16 Juni 2011 dengan informan sebanyak 4 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara (interview) dan telaah dokumen.
Berdasarkan pada uraian dan analisis data maka diperoleh kesimpulan bahwa Efektivitas Perencanaan Program Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kemasyarakatan Pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang disusun berdasarkan unsur-unsur perencanaan yaitu Penentuan Tujuan, Penentuan Strategi, Kebijakan, Program, Prosedur, Anggaran, Koordinasi serta Evaluasi.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perencanaan program dilihat dari aspek penentuan tujuan selaras dengan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang dan berdasarkan tupoksi Bagian Administrasi Kemasyarakatan. Kebijakan disusun berdasarkan visi misi Sekretariat Daerah dengan memfokuskan pada penguatan kelembagaan, pengorganisasian dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Strategi disusun berdasarkan Analisis SWOT (Strengh, Weaknesses, Opportunity, Threats), Program mengacu pada Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang yang disesuaikan tugas pokok Bagian Administrasi Kemasyarakatan. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan program dilaksanakan secara internal dan eksternal yaitu lingkup Sekretariat Daerah dan lingkup Pemerintah Setempat (Camat, Lurah/Desa) serta masyarakat melalui forum musrembang. Anggaran yang disusun berdasarkan program dan kegiatan dengan skala prioritas berdasarkan hasil evaluasi. Prosedur penyusunan dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Komunikasi penyusunan dilaksanakan antara sub bidang dan pimpinan untuk memperoleh informasi tentang program dan kegiatan Evaluasi dilaksanakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan program yang dilaksanakan secara berkala.