Yessy, Yoanna Ariestiani (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL PADA BADAN OORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD) PROVINSI SULAWESI SELATAN. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
YESSI.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi
kebijakan Pelayanan Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode
penelitian kualitatif dengan menggunakan observasi terhadap unit analisis,
wanwacara terhadap penyelenggara/penyedia layanan dan pengguna
layanan sebagai informan dan telaah dokumen. Data dianalisis berlandaskan
teori dan kebijakan pelayanan penanaman modal.
Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pelayanan penanaman modal
belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut dapat dicermati melalui : 1)
Komunikasi, masih ada staf pelayanan BKPMD Sulsel yang tidak mengetahui
kebijakan pelayanan penanaman modal, masih mengalami kendala bahasa
asing dan minimnya pengetahuan di bidang penanaman modal; 2) Sumber
Daya, masih banyak staf pelayanan yang belum pernah mengikuti pendidikan
dan pelatihan bidang penanaman modal serta masih kekurangan staf,
fasilitas sudah memadai tapi jaringan internet masih sering bermasalah dan
tidak ada maklumat pelayanan terpasang, BKPMD Sulsel belum berwenang
mengeluarkan izin penanaman modal asing; 3) Disposisi/Sikap Pimpinan,
pimpinan telah memiliki kesadaran akan tetapi belum maksimal karena
pimpinan jarang di kantor, pimpinan belum cukup mendukung karena terlihat
belum adanya arahan untuk mengganti standar operasional prosedur yang
sudah tidak update, dan belum ada inisiasi untuk perubahan Peraturan
Daerah guna mengikuti aturan terbaru yang dikeluarkan Pemerintah Pusat; 4)
Struktur Birokrasi, Standar Operasional Prosedur tidak sepenuhnya sesuai
dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 atapun Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014, terjadi tumpang tindih domain kerja antara
bidang pelayanan dan UPT P2T dan Bidang Pelayanan Penanaman Modal
serta stuktur birokrasi belum mengikuti aturan baru.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > 2016 Tesis |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 20 Aug 2024 03:24 |
| Last Modified: | 20 Aug 2024 03:24 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/1209 |

