FAKTOR-FAKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR DI KABUPATEN ENREKANG

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah
implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam pengawasan
makanan yang beredar di Kabupaten Enrekang. Sedangkan tujuannya
untuk mengetahui implementasi dan pelaksanaan program perlindungan
konsumen dalam pengawasan makanan yang beredar di Kabupaten
Enrekang.
Penelitian ini berlokasi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data
dengan wawancara, observasi, telaah dokumen dan analisis data yaitu
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Unit analisis
pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Perlindungan
Konsumen dengan informan 13 orang.
Implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam
pengawasan makanan yang beredar di Kabupaten Enrekang ditinjau dari
faktor komunikasi cukup memadai dengan sosialisasi kepada pelaku
usaha dan konsumen. Namun masih banyak penyimpangan karena
intensitas implementor dalam melakukan sosialisasi baik itu pembinaan
maupun pengawasan masih sangat kurang dan belum merata sampai ke
pelosok. Dari aspek sumberdaya belum memadai dengan staf masih
sangat minim jika dibandingkan pelaku usaha yang dibina dan diawasi.
Sarana dan prasarana yang masih kurang. Aspek disposisi cukup
memadai namun adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penentu
kebijakan dimana penyidik dimutasi ke kantor lain sehingga mengurangi
jumlah penyidik yang menangani perlindungan konsumen. Aspek
struktur cukup memadai dengan adanya tim terpadu dan SOP sosialisasi,
pembinaan dan pengawasan, namun PPNS-PK sebagai penyidik belum
memiliki SOP, hal inilah yang menyebabkan belum pernah ada kasus
yang ditindaklanjuti secara tuntas dan tegas. Oleh karena itu disarankan
untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan konsumen
dengan mengintensifkan pembinaan dan pengawasan sampai ke
pelosok, membuat perda perlindungan konsumen, mengajukan
penambahan staf dan mendiklatkan aparatur, menganggarkan
pengadaan sarana dan prasarana, mengembalikan penyidik yang
dimutasi, membuat SOP PPNS-PK, pemberian tindakan tegas pada
pelaku usaha yang melanggar aturan dan membentuk BPSK yang diawali
dengan terbentuknya LPKSM.