IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
implementasi kebijakan seleksi terbuka pengisian jabatan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat?. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini
bertujuan untuk mengentahui dan menganalisis implementasi kebijakan seleksi
terbuka pengisian jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Instrumen penelitian melakukan wawancara langsung kepada ketua panitia
seleksi terbuka pengisian jabatan, panitia seleksi, peserta seleksi lulus dan tidak
lulus dari eselon II, III, wartawan media cetak dan tokoh masyarakat di Pemprov
Sulbar, jadi sebanyak 13 orang. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan seleksi terbuka
pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dari aspek
pembentukan panitia seleksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi
Barat Nomor : 94/HK.SB-25/I/2015 Tanggal 30 Januari 2015 terdiri dari 5 orang
anggota dari unsur pemerintahan, akademisi serta tokoh masyarakat, mempunyai
tugas menentukan kualifikasi dan kompetensi 44 jabatan terbuka, aspek
pengumuman melalui surat edaran ke masing-masing SKDP dan media surat kabar
umum yang memuat masa pendaftaran dan persyaratan, aspek pelaksanaan seleksi
sejumlah 169 pelamar; seleksi berkas, seleksi kompetensi: psikometri, potensi
akademik, analisa kasus dan wawancara dan presentasi, aspek hasil seleksi
menghasil 40 pejabat baru dari yang diusulkan oleh panitia, kemudian tetapkan oleh
Gubernur Sulawesi Barat, aspek monitoring dan evaluasi dinyatakan telah
berkoordinasi dengan KASN dan juga telah dikirim laporan pelaksanaan seleksi ke
Mendgari, adapun tanggapan masyarakat bahwa kegiatan perdana ini cukup bagus,
tetapi perlu disempurnakan, juga dikeluhkan peserta mengenai rekapitulasi nilai
secara keseluruhan tidak diberitahukan kepada peserta, semua pejabat lama
kembali menduduki jabatan baru, padahal ada diantaranya ada tidak sesuai dengan
disiplin ilmunya, juga ada beberapa diantaranya tersandung kasus saat ini
berkekuatan hukum tetap, maka disarankan kedepannya panitia seleksi harus
berasal unsur netral; Kementerian PAN dan RB, Kemendagri, KPK dan STIA LAN
Makassar, juga menyampaikan rekap nilai secara terbuka dan transparan.