ANALISIS PELAKSANAAN MUTASI DALAM JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan mutasi
dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat?. Penelitian ini deskriptif dengan
pendekatankuantitatifdengan metode survei melalui cara penyebaran kuesioner kepada
sembilan puluh dua (92) responden pegawai dalam lingkup Pemprov Sulbar yang terdiri dari 9
Biro, 14 Dinas, 11 Badan, 1 Inspektorat, 4 Sekretariat, 1, RSUD dan 1 Satpol Pamong Praja. Teknik analisa datadalam bentuk gradasi menggunakan skala Likers pada masing-masing
variabel yaitu; mutasi untuk peningkatan produktivitas kerja, mutasi sebagai pengembangan
karir, pengisian jabatan, penempatan pegawai struktural dan tenaga ahli dan sebagai hukuman, selain itu, teknik analisa data menggunakan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen.
Hasil penelitian ditemukan bahwa, pelaksanaan mutasi dalam jabatan Pegawai Negeri
Sipil di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; (1) aspek untuk peningkatan produktivitas
kerja cukup baik. Hal ini terlihat berkurangnya SKPD tidak menyelesaikan realisasi anggaran
tahun 2016, (2) aspek pengembangan karir cukup sesuai dengan karir pegawai, hasil evaluasi
kinerja pegawai, (3) aspek pengisian jabatan cukup baik dalam menampatan pegawai
berdasarkan keahlian dan cukup mampu melaksanakan tugasnya pada pekerjaan barunya, (4)
aspek penempatan pegawai struktural dan tenaga ahlicukup sesuai dengan latar belakang
pendidikan pegawai pada bidang pekerjaan barunya, sesuai pangkat dan golongan pegawai
pada posisi barunya, dan serta cukup berhasil menempatkan pegawai sesuai kemampuan
manajerialnya, (5) aspek mutasi sebagai hukuman cukup setuju bagi pegawai yang tidak
disiplin, tidak loyal kepada pimpinan,dan juga yang melakukan pelanggaran kode etik PNS . Hal
ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan, observasi dan telaah dokumen.
Untuk mencapai pelaksanaan mutasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran ke depannya, maka
disarankan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kenaikan Pangkat membuat SOP standar minimal produktivitas
kerja, ada perencanaan karir, melakukan evaluasi kinerja dan mempertimbangkan kepuasan
pegawai, menempatkan pegawai sesuai kualifikasi formasi dan kemampuan pegawai sesuai
latar belakang pendidikan keahlian, menerapkan “The right man and the right place” danmelakukan pengawasan preventif dan represif bagi pegawai yang terindikasi melakukan
pelanggaran kode etik PNS.