Fitriani (2018) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU PADA KECAMATAN PATAMPANUAKABUPATEN PINRANG. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
tesis-fitri.pdf
Restricted to Registered users only
Download (5MB)
Abstract
Permasalahan yang dibahas dari penelitian ini adalah faktor - faktor
yang mempengaruhi penerapan kebijakan pelayanan administrasi terpadu
pada Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang menurut Peraturan
Pemerintah Dalam Negeri N0 04 Tahun 2010, sedangkan penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan administrasi terpadi di
Kecamatan Patampanua di Kabupaten Pinrang menurut Peraturan
Pemerintah Dalam Negeri N0 04 Tahun 2010.
Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2010, dengan fokus penelitian adalah fokus Pemenuhan
Persyaratan Penyelenggaraan PATEN (persyaratan substantif,
persyaratan administratif, persyaratan teknis), Pejabat Penyelenggara
PATEN (Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi), Peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan PATEN (Ikut serta dalam
penyusunan Standar Pelayanan PATEN, Memberi masukan dalam proses
penyelenggaraan PATEN, dan Pemenuhan semua persyaratan pelayanan
PATEN). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam
penelitian ini adalah para pelaksana PATEN. Teknik pengumpulan data
dengan menggunakan wawancara dan review dokumen
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa sub fokus
penelitian belum mencapai hasil yang diinginkan,melalui indikator yaitu (1)
Persyaratan Penyelenggaraan PATEN yang terdiri dari subtantif
Pendelagasian kewenangan Bupati kepada Camat dari aspek Perizinan
dan Non Perizinan, administrasi meliputi Penyusunan visi, misi dan motto
pelayanan, Standar pelayanan; dan Pengefektifan tugas pokok dan fungsi
personil kecamatan. Persyaratan teknis tersebut meliputi sarana dan
prasarana, serta pelaksana teknis. (2) Pejabat penyelanggara PATEN di
Kecamatan Patampanua telah sesuai dengan kewenagan yang
dilimpahkan dan diamanatkan Permendagri dan Peraturan Bupati . (3)
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PATEN masih perlu
ditingkatkandan dibenahi melalui, peran masyarakat dapat berupa:a) ikut
serta dalam penyusunan standar layanan;b) memberikan masukan dalam
proses penyelenggaraan layanan; danc) memenuhi semua persyaratan
pada saat meminta layanan. Berdasarkan uraian dan analisis data, dapat
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi
terpadu pada Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang harus
dilaksanakan dengan optimal oleh penyelenggara PATEN maupun
masyarakat Kecamatan Patampanua. Sehingga nantinya dalam
pelayanan PATEN dapat dipertahankan keberadaannya dan ditingkatkan
kualitas pelayananannya.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > 2018 Tesis |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 20 Aug 2024 07:50 |
| Last Modified: | 20 Aug 2024 07:50 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/1308 |

