PENGAWASAN ASET TANAH PEMERINTAH PADA DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR

Pengawasan adalah issu srategis diera Otoda dewasa ini. salah satu
objek dalam pengawasan adalah Aset, yang merupakan salah satu hal
fital dalam menunjang Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat,
Tidak terkecuali di kota Makassar. Sebaran aset berupa tanah pemerintah
menyisakan polemik dalam pengawasannya karana beberpa kendala
yang dihadapi. Pola pengwasan yang efektif dan efesien serta pelibatan
dan partisifasi dari unsur Masyarakat dalam pengawasan tersebut harus
segera digalakkan oleh Dinas Pertnahan Kota Makassar, agar status dari
aset berupa tanah pemerintah tersebut dapat diamankan. Dengan adanya
sistem pengawasan yang baik, diharapkan tujuan dari penyelenggaraan
Negara dengan semangat Good Governance, yaitu Akuntabilitas,
Transparansi dan Partisipasi masyarakat luas dapat diwujudkan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini menggunakan
pedoman wawancara, telaah dokumen dan observasi sebagai instrumen
utama pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini berasal dari Dinas
Pertanahan tiga orang, Kecamatan empat orang dan kelurahan di kota
Makassar sebanyak empat orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengawasan Fisik Aset tanah
masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena belum
ditempatkannya tenaga penjaga (2) Pengawasan Administratif merupakan
kegiatan melengkapi Aset tanah dengan Dokumen kepemilikan namun
belum berjalan dengan maksimal karena dari 4208 aset tanah masih
ditemukan 686 lahan yang belum bersertifikat. Hal ini disebabkan karena
letak aset yang tidak terditeksi, batas, luas serta Jumlah SDM aparatur
dan kapasitasnya yang belum memadai, Hal berbeda ditemukan pada (3)
pengawasan Hukum walaupun masih ditemukan Aset tanah yang belum
bersetifikat, namun telah dilakukan pensertifikatan ulang terhadap Aset
tanah yang masih atas nama Perseorangan/Badan Hukum.
Kata Kunci: Pengawasan Aset, Pengamanan Tanah, Pelibatan
Masyarakat, Partisipasi Masyarakat.