Mawarsi (2016) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KABUPATEN ENREKANG. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
mawarsiiiiiiiiiiiiiii.pdf
Restricted to Registered users only
Download (4MB)
Abstract
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Faktor-
Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
berbasis elektronik (e-procurement) di Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa berbasis elektronik (e-procurement) di Kabupaten Enrekang.
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data melalui melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen.
Informan penelitian adalah Ketua ULP dan Pokja ULP dan anggota, Ketua LPSE dan
anggota serta Pihak Penyedia Jasa. Model berfikir dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan Model implementasi kebijakan menurut Edward III, bahwa Faktor
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan struktur Birokrasi sangat berpengaruh pada
Implementasi Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E Procurenment)
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi eprocurement
telah berjalan dengan baik dan lancar. Faktor sumber daya e-Procurement
dari segi anggaran belum memadai karena nilai besaran honorarium pelaksana jauh
dari standar biaya umum yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan. Dukungan
sumber daya manusia masih kurang dari segi jumlah dan sarana belum sepenuhnya
memadai. Faktor-faktor tersebut berpengaruh pada pelaksanaan Kebijakan . Aspek
disposisi yang melihat watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, sifat demokratis dalam menjalankan kebijakan telah berjalan efektif
secara prosedural meskipun terkadang rekanan masih meragukan disposisi yang
dimiliki oleh implementor kebijakan. Struktur Birokrasi dalam implementasikan kebijakan
telah didukung dengan baik implementasi kebijakan dengan adanya dukungan struktur
organisasi, regulasi dan mekanisme kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati dan
keputasan-keputusan lainnya misalnya standard operating procedures atau SOP yang
menjadi pedoman bagi setiap implementor dan peserta lelang (rekanan) dalam
bertindak.
Masih diharapkan komunikasi intensif antara implementator dan penyedia jasa,
peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan prasarana penunjang.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Tesis > 2016 Tesis |
Depositing User: | Teknologi Informasi |
Date Deposited: | 21 Aug 2024 03:18 |
Last Modified: | 21 Aug 2024 03:18 |
URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/1447 |