EVALUASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SORONG

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemberlakuan tarif angkutan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 di Kabupaten Sorong Selatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang lebih menekankan pada jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini untuk memperoleh evaluasi tentang kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang penetapan tariff angkutan umum di Kabupaten Sorong Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas penetapan harga kurang terlaksana dengan baik, karena kebijakan penetapan tariff angkutan umum di Kabupaten Sorong Selatan masih menimbulkan masalah baik yang dikeluhkan oleh masyarakat maupun dengan operator perusahaan. Efisiensi penetapan tariff angkutan umum kurang optimal tariff angkutan umum yang diberikan kurang sesuai dengan Biaya Operasi Kendaraan. Kecukupan dalam penetapan tariff angkuta umum Tarif sebaiknya tidak dibuat seragam. Disesuaikan dengan biaya dan pelayanan yang diberikan per trayek. Karena ada trayek yang jarak jauh (jalur utama) dan pendek (jalur cabang dan ranting). Pemerataan dalam penetapan tariff angkutan umum ini tentu saja menunjukkan tidak konsistennya pemerintah terkait dengan persoalan tarif. Seharusnya, dengan adanya pertimbangan bahwa tarif yang tidak dibulatkan akan menjadi persoalan di lapangan, seharusnya pemerintah menyepakati nilai tarif yang dibulatkan. Faktor responivitas kurang mampu menjawab keinginan masyarakat, hal ini disebabkan kebijakan penetapan harga kurang memberikan kenyamanan, kecepatan, kelancaran dan adanya tariff yang kurang sesuai dengan rute yang ada Ketepatan penetapan tariff angkutan umum masih menimbulkan persoalan, yaitu pengembangan angkutan umum seringkali terhambat di unsur Dinas Perhubungan sendiri hingga ke Kepala Daerah. Harus diakui memang bahwa pengembangan sistem angkutan umum akan bersentuhan dengan persoalan sosial politik. Kepala daerah seringkali khawatir pembenahan transportasi yang dilakukannya akan membawa dampak sosial politik yang tidak bisa dikendalikan

Kata Kunci: Kebijakan. Penetapan Tarif Anglastan Umum