Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara

Sejak dikelola oleh Pemerintah Daerah, penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum mencapai target dan rata-rata
hanya mencapai realisasi sebesar 85,24% per tahun dari target yang
ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
dan mendeskripsikan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Luwu Utara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif�kualitatif, dengan unit analisis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada kantor Badan Pendapatan
Daerah Kab. Luwu Utara, dengan sejumlah informan yaitu Kepala Badan
Pendapatan Daerah, Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Kepala Bidang
Evaluasi dan Pelaporan, Camat, Kepala Desa, Lurah, Petugas
Pemungut/Kolektor dan Wajib Pajak, melalui teknik pengumpulan data
dengan menggunakan instrument penelitian berupa wawancara, telaah
dokumen dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Luwu Utara belum
efektif ditinjau dari aspek perencanaannya terkait penyajian data base
yang belum akurat, masih terdapat data objek dan subjek PBB-P2 yang
tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan, pendaftaran serta pendataan
objek dan subjek PBB-P2 yang belum optimal karena kurangnya
kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pajak dan tata cara
pendaftaran objek pajak yang dimiliki/dikuasai; pada aspek
pengorganisasian belum mencerminkan pembagian tugas dan tanggung
jawab secara jelas kepada masing-masing anggota tim, pembentukan tim
pada tingkat desa/kelurahan yang tidak sesuai tata cara pemungutan
PBB-P2; pada aspek pelaksanaannya pemungutan dan penyetoran tidak
sesuai dengan aturan yang berlaku karena minimnya pemahaman para
petugas pemungut tentang tata cara pemungutan PBB-P2; serta dari
aspek pengawasan yang belum mampu mendeteksi adanya
penyimpangan dalam proses penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, pengawasan yang dilakukan masih terfokus
pada capaian realisasi masing-masing desa/kelurahan, dan belum
melakukan pengawasan pada mekanisme pemungutan PBB-P2.
Kata kunci: Pajak bumi dan bangunan, pengelolaan pajak, dan Badan
Pendapatan Daerah.