PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :
Penerapan Prinsip Partisipasi Tata Kepemerintahan yang Baik dalam
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barru. Berdasarkan
permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan empiris tentang permasalahan penelitian, yaitu penjelasan
bagaimana Penerapan Prinsip Partisipasi Tata Kepemerintahan yang Baik
dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Barru.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni pemaparan tentang
apa yang diucapkan, ditulis dan yang dilakukan secara nyata dan dapat
diamati dari orang-orang atau subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan
pada Pemerintah Kabupaten Barru dengan menggunakan metode
observasi, telaah dokumen dan wawancara. Adapun yang menjadi
objek/unit analisis dalam penelitian ini adalah Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah yang menaungi Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Barru.
Hasil penelitian menemukan fakta, antara lain : penerapan prinsip
partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari aspek masukan
belum efektif, penerapan prinsip partisipasi dalam pengadaan barang dan
jasa ditinjau dari proses pengadaan barang dan jasa sudah optimal,
partisipasi peran rekanan penyedia barang dan jasa jika ditinjau dari
jumlah sanggahan yang masuk, tidaklah optimal, partisipasi peran
Inspektorat Daerah Kab. Barru dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia sudah cukup optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dan
partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang dan jasa di Kabupaten Barru sangat minim.