IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI DI DISTRIK KONDA KABUPATEN SORONG SELATAN

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor
Per.02/Men/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Di Distrik
Konda Kabupaten Sorong Selatan?.Berdasarkan permasalahan tersebut maka
penelitian ini bertujuan untuk mengentahui dan menganalisis Implementasi
Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009
Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Di Distrik Konda
Kabupaten Sorong Selatan
Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen
penelitian melakukan wawancara langsung kepada Kepala Distrik, Sekretaris
Distrik, pegawai Distrik, Kepala atau Sekretaris Badan KSDA, Kepala atau
sekretaris Badan Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala atau Sekretaris Dinas
Kehutanan, Kepala atau Sekretrias Dinas Pariwisata dan Promosi, Kepala
Bidang Konservasi Hayati, dan tokoh masyarakat/ tokoh adat.
Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan
Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2009 Tentang Tata Cara
Penetapan Kawasan Konservasi Di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan, pada aspek standar/sasaran kebijakan telah sesuai kriteria ekologi, ekonomi
dan sosail budaya; yaitu hutan pesisir yang ditumbuhi hutang mangrove, memiliki potensi ekonomi tinggi dan memenuhi hajat hidup masyarakat, aspek
sumber daya memiliki potensi udang, ikan dan sejenisnya, telah dikeluarkan
kebijakan pencanangan oeleh pemerintah daerah serta deklarasi adat, aspek
karakteristik organisasi pelaksana adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten dan WWF-Indonesia, aspek komunikasi antar organisasi terkait
terjalin harmonis dan saling melengkapi, aspek sikap pelaksana terlihat sangat
konsisten dan konsisten, terbukti telah dicanangkan asebagai kawasan
konservasi perairan, aspek lingkungan politik masih tarik ulur dengan
Kementerian Kelautan, rendahnya pendidikan masyarakat memunculkan
keraguan pengelolaan dan pengawasan selanjutnya, untungnya mendapat
dukungan dari masyarakat adat.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kawasan Konservasi