ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan
penyisihan piutang pajak dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Makassar Utara, mulai dari penelitian data piutang pajak,
penggolongan kualitas piutang pajak, penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih
agar didapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau
yang dapat tertagih, dan penyajian dalam laporan keuangan untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2015/Tahun Anggaran 2015. Selain itu, penelitian ini juga
menjelaskan bagaimana kinerja pada Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Utara dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak, baik
secara pasif maupun aktif.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dan prosedur pengumpulan datanya dengan menggunakan metode
wawancara dan telaah dokumen, sedangkan metode analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
Penelitian ini didasarkan pada kebijakan penggolongan kualitas piutang
dan cara penghitungan penyisihan piutang yang berpedoman pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kinerja Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara dalam melakukan
upaya pencairan piutang pajak cukup baik yang dapat dilihat dari capaian kinerja
Jurusita Pajak dalam tindakan pengihan aktif. Penggolongan kualitas piutang
pajak yang dilakukan oleh Pelaksana Seksi Penagihan untuk kemudian
menentukan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa
permasalahan yang perlu diatasi. Masalah tersebut antara lain perlu dilakukan
tindakan penagihan aktif yang lebih tegas kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak
agar jumlah piutang pajak yang dapat dicairkan menjadi lebih besar, sehingga
dapat mengurangi nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih dalam laporan
keuangan agar dapat mencerminkan kinerja Seksi Penagihan yang lebih baik lagi.