IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa BatuPuteKecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)

Perumusan masalah dari tesis ini adalah Bagaimanakah Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Kepala Desadi Desa Batu PuteKecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
Untuk mencapai tujuan penelitian yaknimengetahui dan menganalisis
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desapada Desa Batu PuteKecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru.
Metode analisis data yang digunakan penulis adalah data primer
dianalisis secara kualitatif (yuridis empiris) yang meliputi tahap reduksi data,
penyajian data, verifikasi atau penarikan simpulan. Hasil penelitian dan
pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa dengan adanya
kebijakan Pemerintah Daerah melalui Perda No. 5 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa, berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pemilihan
kepala desa.
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016Tentang Pemilihan
Kepala Desa,yang dilakukan di Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru, telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan menguji
beberapa indicator antara lain, Tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa,
Tahap Pencalonan Bakal Calon,terkait Penjaringan, Pengumuman dan
penerimaan pendaftaran bakal calon, Tahap Pemungutan Suara dan Tahap
Penetapan Kepala Desa terpilih.
Saran yang peneliti sampaikan agar Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 pada tahap Pencalonan Bakal Calon di Desa Batu Pute
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru masih perlu ditingkatkan
mengingat masih adanya responden yang ragu-ragu dan memandang tidak
perlunya pendaftaran calon kepala desa, dan perlu melibatkan pihak ketiga,
darilembaga/pihak independent, sebagai pelaksana pemilihan, mulai dari
pembentukan Panitia pemilihan kepala desa sampai pelaporanhasil surat suara
ke BPD dan Bupati