IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pengawasan Inspektorat daerah pada pemerintah Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis implementasi kebijakan pengawasan Inspektorat daerah pada pemerintah Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran secara kualitatif fakta, data atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wawancara melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, telaah dokumen dan wawancara pada 15 informan yang dipilih secara sengaja karena dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas, telaah sejumlah dokumen yang terkait Implementasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pinrang ditinjau dari Aspek Komunikasi, yakni: penyampaian informasi masih kurang tersampaikan dengan baik; Kejelasan informasi sudah jelas; dan Konsisten standar audit penerapannya sudah sesuai standar audit AAIPI, 2) Aspek Sumber Daya: SDM/staf cukup baik; Sumber daya keuangan sudah diberikan dengan memadai termasuk perjalanan dinas, makan/minum, dan honor; Kewenangan tim pemeriksa terlaksana dengan baik; Sarana dan prasarana sudah memadai, 3) Aspek Disposisi: Tingkat kepatuhan pada surat tugas belum memadai; Insentif sudah memadai; Konsultasi kepada tim pemeriksa sudah dilakukan dengan baik, dan 4) Aspek Struktur Birokrasi, yakni: Standar Operasional Prosedur yang ada belum disosialisasikan dan belum disampaikan sepenuhnya kepada seluruh Auditor dan Obrik; Susunan tim pemeriksa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur BPKP sebagai Instansi Pembina; Pelaporan sudah bagus karena disusun berdasarkan petunjuk teknis penulisan laporan audit.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pengawasan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi