IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PERTANIAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial bidang Pertanian di Provinsi Sulawesi Barat?. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan bantuan sosial bidang Pertanian di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian melakukan wawancara langsung kepada Kepala dan Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Tanaman Pangan. Kepala Bidang Holtikultura, Kepala Bidang Peternakan, Kepala Bidang P2PL dan Pengembangan, Kepala Seksi Pembenihan Tanaman Pangan, Kepala Seksi Pengembangan Usaha/modal holtikultura, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Peternakan, petani penerima bantuan sebanyak 6 orang, jadi total informen sebanyak 13 orang. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial bidang Pertanian di Provinsi Sulawesi Barat; (1) aspek bantuan operasional telah dilakukan berupa; pendapingan usaha antara tahun 2016–2018 sebanyak 7 jenis; petani jeruk, petani padi sistem tanam jajar legowo, pelatihan usaha sebanyak 6 kali; pelatihan petani alami, peremajaan kakao non struktural, petani terpadu dan pembuatan pakan ternak alternatif, (2) aspek bantuan sarana dan prasarana telah dilakukan berupa percetakan sewah; dari tahun 2011sampai 2018 sebanyak 706,85 ha.,bantuan alat mesin pertanian; traktor roda 4 sebanyak 3 unit, traktor roda 2 sebanyak 205 unit, pompa air sebanyak 142 dan mesin parut kelapa sebanyak 4 unit, bantuan bibit padi hibrida sebanyak 217 ton, bibit jagunag 600 ton kedelai untuk 30.000 ha, bibit kakao 150 ha, bantuan sapi 27 ekor, kambing Ettawa 200 ekor, sapi Brahman Cross 500 ekor, aspek bantuan pembangunan sarana telah dilakukan; pembangunan pabrik pengolahan kakao, pembangunan pabrik penggilangan padi Polewali Mandar dan Mamasa, pabrik penggilingan padi secara modern di Mamuju, pembangun pagar kadang sapi di Polman, (3) aspek bantuan lainnya berupa pemberantasan penyakit antraks pada tahun 2016 Polewali Mandar. Untuk lebih berkembang dan terjadi pemerataan bantuan, maka disarankan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu pelatihan pemanfaatan limbah sabut kelapa dalam untuk kerajinan kreatif, pelatihan pengolahan rumput laut menjadi bahan siap makan dan pembangunan pabrik pengolahan kopra di Kabupaten Majene.