IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN BEBAS BIAYA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ENREKANG

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran bebas biaya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif yaitu memberikan gambaran secara kualitatif fakta,data atau objek material yang bukan merupakan angka,melainkan ungkapan bahasa atau wawancara melalui interprestasi yang tepat dan sistematis.Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pencatatan Sipil,Kepala seksi penerbitan akta kelahiran,kematian dan pengakuan/pengesahan anak, staf pelayanan dan masyarakat. Hasil penelitan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran bebas biaya belum terlaksana secara maksimal oleh karena masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang memiliki sifat yang homogen. animo masyarakat yang masih kurang, terutama pada masyarakat terpencil sehingga penduduk yang belum memiliki akta kelahiran 82,91% sedangkan yang telah memiliki akta kelahiran 17,09% . Hal ini dikarenakan akses transportasi yang relative tinggi sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pengurusan pembuatan akta kelahiran walaupun bebas biaya atau di gratiskanKendala teknis dalam lingkup internal Dinas juga menjadi masalah dalam implementasi kebijakan ini. Masalah jaringan on line, kesalahan cetak, dan material menjadi hal yang harus menjadi perhatian yang lebih, dalam rangka memaksimalkan pengimplementasian kebijakan pelayanan akta kelahiran yang telah bebas biaya ini.Dinas yang bersangkutan lebih aktif untuk melakukan koordinasi terhadap instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Melakukan koordinasi kepada pihak pemerintah setempat agar lebih memudahkan masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan untuk kepengurusan akta kelahiran.