MUTU PELAYANAN PENGUJIAN PESAWAT SINAR–X YANG DILAKUKAN OLEH BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR

Pesawat sinar-x merupakan salah satu alat kesehatan yang wajib untuk dilakukan pengujian (minimal 1 Tahun Sekali) dan uji kesesuaian (minimal 2 Tahun sekali) oleh institusi penguji baik itu berstatus pemerintah ataupun swasta. Pada peralihan Tahun 2014 ke Tahun 2015 terjadi penurunan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang seharusnya melakukan kegiatan pengujian terhadap alat kesehatan khususnya untuk pesawat sinar-x. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu pelayanan pengujian yang dilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar. Mutu pelayanan ini ditelaah menggunakan teori yang dikeluarkan oleh Vincent Gaspersz mengenai delapan dimensi mutu pelayanan dan aspek biaya mutu. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan tinjauan mutu pelayanan pengujian yang dilakukan oleh BPFK Makassar, acuannya adalah ketepatan waktu, akurasi Pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung Jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan layanan, Variasi model pelayanan, atribut pendukung pelayanan serta biaya mutu. Populasi yang diambil adalah sebanyak 97 unit Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan jumlah sampel sebanyak 78 responden. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuisioner, wawancara, telaah dokumen, dan observasi. Berdasarkan dari delapan dimensi mutu pelayanan, hasilnya adalah mutu pelayanan pengujian pesawat sinar-x yang dilakukan oleh BPFK Makassar termasuk dalam kategori pelayanan yang bermutu. Untuk aspek biaya mutu sendiri memberikan hasil mutu pelayanan yang termasuk dalam kategori pelayanan yang cukup bermutu. Aspek biaya mutu ini memperlihatkan adanya penurunan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan jumlah pesawat sinar-x untuk diuji karena adanya perubahan beban biaya yang harus ditanggung oleh pihak fasilitas pelayanan kesehatan, yang sebelumnya pihak fasilitas pelayanan kesehatan hanya menanggung beban biaya pengujian saja akan tetapi mulai dari Tahun 2015 semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengalokasikan anggarannya untuk biaya petugas penguji.