IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN KABUPATEN SORONG SELATAN

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini dipilih agar dapat memberikan gambaran secara lengkap dan mendalam tentang implementasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sorong Selatan pada faktor komunikasi terlaksana dengan melakukan sosialisasi setiap tahun dalam bentuk pekan Panutan, sistem pemungutan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan mulai dari pendaftaran subjek pajak, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek pajak, pemutakhiran data sesuai dengan kondisi masyarakat dan tata cara pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah. Faktor sumberdaya terlaksana dengan melakukan pelatihan bendahara Organisasi Perangkat Daerah penerima pajak dan retribusi daerah, kepemilikan objek pajak sesuai dengan mekanisme yakni adanya pengukuran objek pajak, identifikasi sesuai pemiliknya, pemberian nilai perolehan objek pajak dan pemberian sertifikat sesuai dengan persyaratannya. Faktor disposisi tidak terlaksana kesadaran wajib pajak karena rendahnya pengetahuan tentang fungsi Pajak Bumi dan Bangunan yang diperburuk oleh belum pemanfaat komputerisasi online. Faktor struktur birokrasi terlaksana pengawasan dan evaluasi secara berjenjang dari masing-masing lembaga pengelola pajak secara struktur. Peneliti menyarankan agar Pihak Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Sorong Selatan perlu lebih menjaga hubungan emosional antar sesama pegawai agar komunikasi senantiasa berjalan dengan baik. Membuat kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai khususnya petugas penerima pajak agar lebih memahami tugas pokoknya. Selain itu, harusnya lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap kewajiban pembayaran pajak terhadap masyarakat. Serta harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan, dievaluasi dan memberikan penghargaan dan sanksi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Daerah