MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGANDINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan yang ditinjau dari aspek Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia, aspek persiapan pengadaan dan aspek serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan ketentuan didalam Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian kualitatif, penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya untuk pengadaan pupuk yang ditinjau dari aspek perencanaan pengadaan melalui penyedia, persiapan pengadaan melalui penyedia sudah dilakukan namun belum maksimal didalam penyusunannya khususnya penyusunan kerangka acuan kerja selain itu belum dilakukannya reviu oleh PA/KPA/PPK terhadap dokumen persiapan pengadaan sedangkan untuk serah terima pekerjaan yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini bahwa Tahap perencanaan pengadaan, Tahap persiapan pengadaan barang/jasa sudah dibuat namun masih harus dibenahi, selain serah terima hasil pekerjaan masih belum mengikuti sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Kata Kunci : Mekanisme, Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah