IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KOTA MAKASSAR

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 25
Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama di Kota Makassar. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini berusaha untuk
menjelaskan Implementasi Permensos No. 25 tahun 2015 tentang
Kelompok Usaha Bersama di Kota Makassar dan Faktor-faktor yang
menentukan implementasi ditinjau dari aspek konten kebijakan dan aspek
lingkungan implementasi.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif
didukung dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan
telaah dokumen. Untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi
Permensos No. 25 tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama di Kota
Makassar, maka informan penelitian ini adalah Kepala Bidang
Pengendalian Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi
Pemberdayaan Fakir Miskin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
dan Pengurus KUBE Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi
program KUBE di Kota Makassar sesuai dengan orientasi Permensos RI
No.25 Tahun 2015 yang mencakup 7 (tujuh) aspek implementasi. Namun
beberapa tahapan implementasi cenderung tidak sejalan dengan
peraturan tersebut. Kecenderungan pembentukan KUBE bersifat insidentil
(top down) dan bukan berdasarkan inisiasi kolektif para anggota KUBE.
Indikator keberhasilan implementasi program KUBE dilihat dari aspek
kelembagaan kurang terbangun dan cenderung mengalami kegagalan.
Aspek sosial KUBE menunjukkan rendahnya komitmen, tanggung jawab
sosial dan kesetiakawanan sosial dimana mayoritas anggota KUBE
kurang aktif mengembangkan usaha. Sementara keberhasilan KUBE yang
signifikan hanya pada aspek ekonomi, dimana terpenuhinya kebutuhan
ekonomi para anggota melalui kegiatan KUBE. Faktor konteks isi
kebijakan (content of policy) yang dominan menentukan adalah tipe
manfaat dari pelaksanaan program KUBE yang dianggap mampu
merubah kondisi sosial-ekonomi kelompok sasaran yang telah
menjalankan KUBE secara kolektif. Faktor lingkungan implementasi
(context of implementation) dalam realitasnya yang dominan menentukan
keberhasilan implementasi adalah kekuasaan dan kepentingan.