Suhaeni (2016) PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN). Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
TESIS.pdf
Restricted to Registered users only
Download (5MB)
Abstract
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penyelesaian temuan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Temuan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi, metode telaah dokumen dan metode wawancara. Penelitian ini adalah aspek-aspek penyelesaian temuan audit yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Akuntansi dan pelaporan, Sistem pengendalian pelaksanaan APBD dan Struktur pengendalian intern. Pelaksanaan penyelesaian temuan audit LKPD atas hal yang berkaitan dengan perundang-undangan yaitu Pengenaan ganti kerugian Negara/Daerah dan Ketentuan pidana.
Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian temuan audit LKPD dengan 6.257 temuan dari 25 entitas dalam kasus yang berbeda, penyelesaian terkait sistem pengendalian intern dengan tiga indikator: sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 2.136 kasus (36%), sistem pengendalian pelaksanaan APBD 2.498 kasus (42%), sedangkan Struktur pengendalian intern 1.314 kasus (22%). Rendahnya penyelesaian temuan dalam pengendalian intern tersebut disebabkan Karena pemerintah daerah masih belum teliti dalam membuat kebijakan kepada SKPD masing-masing. Sedangkan penyelesaian temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan dua indikator: pengenaan ganti kerugian Negara/daerah 4.341 kasus (61%) dari jumlah Rp 7.586.250,28 juta dan ketentuan pidana 2.832 kasus (39%) dari nilai Rp3.342.276,98 juta. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menujukkan bahwa LHP dari 25 entitas Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan dan sudah ditindaklanjuti telah mengalami peningkatan pada tahun sejak tahun 2013. Namun penyebab penyelesaian temuan audit LKPD dari 25 entitas tersebut tidak mencapai 100% sebagai akibat kurangnya personel auditor BPK, tindakan penyelesaian belum sepenuhnya efektif karena rendahnya kualitas SDM yang menjalankan siklus keuangan daerah dan mutasi yang sering dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, tidak tertibnya SKPD dalam penatausahaan keuangan daerah, Serta masih banyak rekomendasi yang belum ditindak lanjuti penyelesaiannya.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > 2016 Tesis |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 23 Aug 2024 02:21 |
| Last Modified: | 23 Aug 2024 02:21 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/1749 |

