PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN SORONG SELATAN

Prasarana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan kondisinya masih dalam proses perbaikan menuju kondisi jalanan yang lebih bagus dan memberi kenyamanan bagi para pemakai jalan sehingga diharapkan mampu menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah. Kurangnya infrastruktur penunjang transportasi jalan raya menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui wawancara dan data sekunder melalui observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menujukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sorong Selatan belum berjalan maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan daerah yang tidak menghadirkan ahli dalam bidang infrastruktur sehingga hanya mengadopsi masukan dari masyarakat saja. selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga terkendala dengan mahalnya harga bahan baku. Aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan trans Papua, antar provinsi, antar kabupaten belum sepenuhnya rampung karena belum sepenuhnya jalan telah dilakukan pengerasan tanah, pengeraan kerikil, pengaspalan dan beton. Untuk mengoptimalkan proses penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan tersebut, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada saat musyawarah perencanaan dan pembangunan daerah dilakukan menghadirkan ahli perencanaan pembangunan agar dapat menghasilkan usulan prioritas yang berkualitas sehingga menjadikan program tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan perlu bekerjasama dengan tokoh adat dalam hal penyediaan lahan. Membangun kerjasama dengan Pabrik semen agar mampu memberikan harga bersaing.

Kata Kunci: Penyusunan Kebijakan, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pemerintah Daerah.