IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PINRANG

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pinrang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sumber data adalah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan Tim Teknis serta masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu telah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa yang perlu di benahi, faktor Ukuran dan tujuan kebijakan dimana Standar Pelayanan Publik hanya didasari Surat Keputusan Kepala Dinas yang seharusnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Faktor karakteristik organisasi pelaksana dimana pemohon harus datang ke kantor pelayanan perizinan tiga kali untuk satu proses izin, dengan pemanfaatan teknologi memungkinkan pemohon cukup datang satu kali saja. Faktor komunikasi antar organisasi dimana persyaratan permohonan izin masih berbelit-belit. Berdasarkan pada uraian dan analisis data maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap/ kecenderungan pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan Lingkungan ekonomi, sosial, politik masih perlu perbaikan pelayanan. Perbaikan dari pemanfaatan teknologi, pemberian intensif, dan perbaikan standar pelayanan publik yang lebih baik.