FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA WISATA DI DESA LIMBUANG KABUPATEN ENREKANG

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lambannya
perkembangan Desa Wisata Limbuang yang ditandai dengan menurunnya
jumlah kunjungan wisatawan di Desa Limbuang Kabupaten Enrekang dan
banyaknya potensi objek dan daya tarik wisata yang dimiliki Desa Limbuang
namun tidak memperlihatkan perkembangan kepariwisataan yang signifikan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
observasi mendalam. Unit analisis penelitian adalah Dinas Pemuda, Olahraga
dan Pariwisata khususnya Bidang Pariwisata dan Desa Limbuang yang terdiri
dari Kepala Desa Limbuang dan sekretarisnya, Ketua Adat Limbuang dan tiga
orang wisatawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara, observasi dan telaah dokumen. Instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara,
pedoman observasi, dan pedoman telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Kebijakan Desa Wisata Limbuang adalah : (1)
Faktor Komunikasi, yaitu kurangnya sosialisasi tentang Kebijakan Desa
Wisata Limbuang dan belum optimalnya promosi kepariwisataan, (2) Faktor
sumber daya, yaitu minimnya anggaran, kurangnya kompetensi sumber daya
manusia, kurangnya sarana dan prasarana terutama akses jalan yang tidak
memadai, (3) Faktor disposisi, yaitu kurang optimalnya komitmen dan
integritas implementor akibat kurangnya sarana dan prasarana (4) Faktor
struktur birokrasi, yaitu kurang optimalnya implementasi Kebijakan Desa
Wisata Limbuang karena tidak adanya SOP sebagai sumber acuan.
Berdasarkan hasil observasi pada penelitian ini maka disarankan kepada
Pemerintah Kabupaten Enrekang agar : (1) Meningkatkan sosialisasi tentang
Kebijakan Desa Wisata Limbuang dan meningkatkan kapasitas promosi
potensi objek dan daya tarik wisata khususnya Desa Wisata Limbuang dan
Kabupaten Enrekang pada umumnya melalui e-promotion, (2) Meningkatkan
kapasitas sumber daya, baik kompetensi sumber daya manusia, alokasi
anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung, terutama peningkatan
pembangunan akses jalan, (3) Meningkatkan kualitas komitmen dan integritas
para implementor kebijakan yang didukung sarana dan prasarana, (4)
Meningkatkan kapasitas struktur birokrasi melalui penyusunan SOP agar
Kebijakan Desa Wisata Limbuang mempunyai sumber acuan dalam
implementasi kebijakan tersebut.