IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Mekanisme dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat
Desa telah diatur dengan jelas tetapi seringkali pengankatan Perangkat Desa yang
baru tidak sesuai dengan kebijakan tersebut dimana Kepala Desa dengan mudah
memberhentikan perangkat yang lama dan mengganti dengan perangkat baru
tanpa proses yang sesuai dengan kebijakan. Kondisi ini juga terjadi pada Desa di
Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hal tersebut
maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Dua Pitue
Kabupaten Sidenreng Rappang” untuk mengetahui dan menganalisis implementasi
kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Dua
Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif
verifikatif evaluatif dengan sumber data primer yaitu para Kepala Desa, BPD,
Perangkat Desa dan Masyarakat Desa, Camat Dua Pitue dan Kabid Bina Pemdes
dan Kadis PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumentasi kemudian data
dianalisis melalui empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang
dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme serta terdapat pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang
diatur dalam kebijakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, (2)
Terdapat masalah dalam komunikasi antar pelaksana kebijakan yaitu: (a) transmisi
atau penyaluran informasi kebijakan yang tidak efektif sehingga tidak dipahami oleh
para Kepala Desa dan BPD dan (b) terjadi ketidak jelasan dalam komunikasi
kebijakan yang disebabkan oleh tidak adanya aturan teknis, (3) Terdapat sumber
daya kebijakan yang baik dan cukup untuk melaksanakan kebijakan, (4) Terdapat
masalah dalam kecenderungan pelaksana kebijakan yaitu: (a) Kepala Desa
cenderun untuk melanggar kebijakan dan (b) Camat cederung untuk membiarkan
pelanggaran tersebut, dan (5) Terdapat masalah dalam struktur birokrasi pelaksana
kebijakan yaitu dalam struktur organisasi Kecamatan Dua Pitue tidak terdapat Seksi
yang memiliki fungsi sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Pengangkatan dan Pemberhentian;
Perangkat Desa; Pengangkatan Perangkat Desa; Pemberhentian
Perangkat Des