FAKTOR DETERMINAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYIARAN PROGRAM LOKAL PADA STASIUN TELEVISI BERJARINGAN DI MAKASSAR

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana faktor determinan implementasi kebijakan penyiaran program lokal pada stasiun televisi berjaringan di Makassar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor determinan implementasi kebijakan penyiaran program lokal pada stasiun televisi berjaringan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskripsi kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk memberi penggambaran secara kualitatif atas fakta, data atau obyek material yang bukan merupakan angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi Selatan. Informan penelitian berjumlah 7 orang masing-masing Ketua KPID Sulawesi Selatan, seluruh mantan Ketua KPID Sulawesi Selatan, Kepala Sekretariat KPID Sulawesi Selatan, akademisi, dan praktisi penyiaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyiaran program lokal pada stasiun televisi berjaringan di Makassar tidak berhasil (unsuccessful implementation) karena faktor determinan yang tercakup konten dan konteks kebijakan. Faktor-faktor dalam konten kebijakan penyiaran program lokal menunjukkan kepentingan industri lebih dominan dibandingkan kepentingan publik. Terjadinya dualisme regulator dan masih rendahnya kompetensi implementor juga menyebabkan implementasi tidak optimal. Sedangkan aspek konteks kebijakan menunjukkan bahwa lingkungan implementasi kebijakan berada dalam iklim oligopoli media yang membangun kekuatan untuk tidak melaksanakan kebijakan penyiaran lokal serta karakteristik penguasa yang lebih akomodatif dengan kepentingan industri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada KPI agar melakukan moratorium siaran televisi Jakarta di Makassar serta menolak perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran bagi stasiun televisi berjaringan yang tidak memenuhi kewajiban penyiaran program lokal.