Susanti (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN ENREKANG. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
SANTY.pdf
Restricted to Registered users only
Download (750kB)
Abstract
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana
implementasi kebijakan penataan izin usaha pertambangan mineral dan
batubara di Kabupaten Enrekang berdasarkan pada tahapannya yang
meliputi penerbitan perizinan, monitoring dan evaluasi IUP, dan rekonsiliasi
IUP.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif
agar benar-benar dapat diperoleh gambaran mengenai implementasi
penataan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah
dilakukan yang kemudian akan disesuaikan dengan peraturan pertambangan
mineral dan batubara Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Minerba No 11.E/30/DJB2013.
Hasil penelitian dalam implementasi kebijakan penataan izin usaha
pertambangan mineral dan batubara dengan melalui tahapan kegiatan
penerbitan izin yang terdiri dari : WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi
Produksi, tahapan monitoring dan evaluasi yang terdiri : dari aspek
administrasi, teknis dan keuangan, serta tahapan rekonsiliasi IUP yang terdiri
dari : inventarisasi, verifikasi dan status Clean and Clear, menggambarkan
bahwa proses pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur dan syarat- syarat perizinan yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa
permasalahan dan kelemahan, termasuk dalam tahapan penerbitan perizinan
yang masih ditemukan izin yang terbit tanpa melalui penerbitan IUP
Eksplorasi terlebih dahulu, serta masih ada IUP yang secara teknis
pelaksanaan kegiatannya tidak memenuhi kaidah teknis pelaksanaan operasi
kegiatannya. Kemudian dalam kegiatan tahapan rekonsiliasi, permasalahan
dan kelemahan yang ada dapat terselesaikan dengan status Clean and
Clear. Output dari penataan izin usaha pertambangan adalah tersedianya
klasifikasi IUP yang mendapat status Clean and Clear (dinyatakan tidak
bermasalah atau tumpang tindih). Upaya pemerintah dalam menata izin
usaha pertambangan ini patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak
mengingat implikasi dari output penataan izin ini berpengaruh terhadap
kegiatan usaha pertambangan lainnya, meskipun legalitas pemberian status
Clean and Clear mutlak diperlukan. Keberadaan dasar hukum bagi tindakan
pemerintah berguna untuk mencegah penyalagunaan wewenang. Oleh sebab
itu pemberian status Clean and Clear perlu untuk dievaluasi dan diberi format
hukum sesuai dengan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Tesis > 2016 Tesis |
Depositing User: | Teknologi Informasi |
Date Deposited: | 30 Aug 2024 06:30 |
Last Modified: | 30 Aug 2024 06:30 |
URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/1909 |