Tata Kelola BUMDes Desa Bontomanai Kabupaten Takalar

Desa merupakan tumpuan dalam pembangunan Indonesia. Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakakan roda perekonomian desa. Semangat pembentukan BUMDes sayangnya tidak dibarengi dengan tata kelola yang baik. Untuk menguatkan tata Kelola BUMDesa, maka pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Sejarah BUMDes di Desa Bontoloe tidak begitu cemerlang. Praktik BUMDes terjadi jauh dari tata kelola yang baik. Masyarakat masih memerlukan contoh best practices dalam pengelolaan BUMDes. kondisi perekonomian desa dulu dibantu oleh BUMDes dengan memberikan dana pinjaman yang berasal dari Unit Simpan Pinjam BUMDes. Tata kelola unit usaha BUMDes ini juga dianggap sebagai salah satu penyebab berhentinya unit usaha ini. Untuk menjawab permasalah Desa Bontoloe maka dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan melakukan sosialisasi dan focus group discussion terkait peraturan mengenai tata kelola BUMDes serta membuat contoh Peraturan Desa dalam bentuk buku pedoman pengelolaan BUMDes. Kegiatan tersebut diharapkan agar tercapainya kemampuan pengelola BUMDes dalam menjalankan Tata Kelola BUMDes Desa Bontoloe Kabupaten Takalar. Pedoman Tata Kelola BUMDes ini menjadi harapan agar BUMDes dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip partisipatif.