EVALUASI KEBIJAKAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI KOTA MAKASSAR

Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah evaluasi kebijakan pasar tradisional di Kota Makassar di lihat dari aspek perlindungan dan pemberdayaan. Bagaimanakah evaluasi kebijakan pasar modern di Kota Makassar di lihat dari aspek penataan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan pasar tradisional di Kota Makassar di lihat dari aspek perlindungan dan pemberdayaan. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi kebijakan pasar modern di Kota Makassar di lihat dari aspek penataan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui usaha untuk mengetahui evaluasi kebijakan pasar tradisional di lihat dari aspek perlindungan, pemberdayaan dan evaluasi kebijakan pasar modern di Kota Makassar di lihat dari aspek penataan. Informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang, yakni, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar, Dinas Usaha Kecil, Mikro (UKM) dan Koperasi Kota Makassar, Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Makassar, Pelaku Usaha Pasar Modern, Pengelola Unit Pasar Tradisional, Pelaku Pasar Tradisional. Sedangkan observasi dalam penelitian adalah pasar tradisional, yakni Pasar Makassar Mal, Pasar Terong, Pasar Pa’baeng-Baeng, Pasar Niaga Daya; dan pasar modern, yakni Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Departement Store. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kebijakan pasar tradisional di Kota Makassar di lihat dari aspek perlindungan dan pemberdayaan menunjukkan bahwa fasilitas, kelayakan barang dagangan, fisik bangunan, lokasi bangunan, lingkungan masih buruk dan bentuk perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional masih sebatas penataan pedagang dan rehabilitasi fisik pasar yang disebabkan karena tidak adanya petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2009 untuk diimplementasikan oleh Perusda Pasar Kota Makassar sehingga dampak kebijakan tidak dirasakan oleh pelaku usaha pasar tradisional. Sedangkan evaluasi kebijakan pasar modern di Kota Makassar di lihat dari aspek penataan menunjukkan bahwa penataan pasar modern, seperti Minimarket, Supermarket, Hypermarket, dan Departement Store dari segi fasilitas, kelayakan barang dagangan, ketentuan luas bangunan umumnya sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2009, namun fasilitas minimarket sangat minim. Pendirian Minimarket masih semraut yang disebabkan karena tidak adanya ketentuan jarak pendirian, lemahnya penegakan aturan mengenai analisis kondisi sosial masyarakat pendirian pasar modern, pola kemitraan usaha pasar modern tidak mampu menciptakan pemberdayaan bagi usaha kecil serta lemahnya pengawasan keberadaan minimarket dan distribusi barang yang mengakibatkan persaingan perdagangan yang tidak sehat, sehingga berdampak terjadinya penyusutan pedagang pasar tradisional.