IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR

Permasalahan dalam penelitian ini “Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Makassar (Kasus Layanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Imforman dalam penelitian ini adalah Pegawai Di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan IMB. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara. Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar didasarkan pada proses pengurusan IMB, Prosedur Pengurusan IMB dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga indikator yang digunakan untuk melihat Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar, Proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Makassar selain persyaratan administrasi secara umum yang harus dilengkapi pemohon sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon harus dulu mengambil surat izin peruntukan lahan. Yang mana izin peruntukan lahan merupakan bahagian dari pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengurusannya tidak dibebankan biaya sepersen pun, Prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Makassar yang paling berpengaruh dalam prosedur pengurusan yaitu etika pelayanan serta kedisiplinan dan tanggung jawab yang paling menonjol, Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Makassar belum mendapatkan kepuasan karena masih ditemukan keterlambatan mulai dari kelurahan sampai kantor kecamatan serta adanya ketidak jelasan tarif walaupun dalam peraturan Walikota sudah jelas waktu dan tarif untuk pengurusan Izin mendirikan Bangunan.