EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkup Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara hingga saat ini belum
berjalan dengan maksimal. Kabupaten Toraja Utara terdiri atas 21
kecamatan, lima diantaranya yang belum memadai jangkauan sinyal
provider karena secara geografis Kabupaten Toraja Utara terletak pada
dataran tinggi serta masih minimnya pembangunan menara providr
jaringan di Kabupaten Toraja Utara.
Dalam penelitian ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah
satu isi kebijakan tersebut yang paling penting tercantum pada Pasal 2
ayat 1, yang berbunyi bahwa SPBE dilaksanakan dengan prinsip
efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas,
interoperabilitas, dan keaman. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik analisi data
digunakan mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, display data,
verifikasi data, sampai pada tahap penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Toraja Utara Pada aspek
efektivitas, belum berjalan dengan efektif. Pada aspek keterpaduan,
belum berjalan dengan efektif. Pada aspek kesinambungan, belum
berjalan dengan efektif. Pada aspek efisien, belum efektif. Pada aspek
akuntabilitas, berjalan cukup efektif. Pada aspek interoperabilitas, sudah
berjalan dengan efektif. Pada aspek keamanan, sudah berjalan cukup
efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada aspek
efektivitas, perlunya komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan
programnya. Pada aspek keterpaduan, perlunya ada penambahan
operator penyelenggara pada setiap instansi kemudian diiukutkan dalam
pelatihan khusus serta pentingnya perhatian pimpinan istansi agar
mengalokasikan khusus terkait dengan penyelenggaraan program terebut.
Pada aspek kesinambungan, pemerintah daerah harus menyusun dan
menetapkan regulasi yang jelas terkait penyelenggaraan program
tersebut. Pada aspek efisien, perlunya pengembangan kapasitas operator.
Pada aspek akuntabilitas, perlu dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan
transparansinya. Pada aspek interoperabilitas, sebaiknya lebih
meningkatkan koordinasi agar penyelenggaraan berjalan semakin efektif.
Pada aspek keamanan, sebaiknya operator lebih berhati-hati menyimpan
data agar tidak disalahgunakan oknum yang tidak bertanggungjawab.