IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha menganalisa fenomena Kebijakan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta menggambarkan implementasinya. Aspek yang diteliti terkait faktor yang mempengaruhi implementasi menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Adapun informan dala penelitian ini adalah 7 orang dari pelaku usaha, 6 orang dari aparat pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Timur dan 1 orang dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan surat izin usaha perdagangan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilihat dari faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi kurangnya kesadaran pelaku usaha. Penyampaian informasi dilakukan telah setiap tahunnya melalui sosialisasi kepada aparat kecamatan dan pelaku usaha. Hanya saja pelaku usaha yang menghadiri itu sangat sedikit. Oleh karena itu digunakan media lain melalui radio dan web site agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Namun isi pesan yang disampaikan hanya berupa himbauan dan persyaratan saja tidak mensosialisasikan isi kebijakan. Akibatnya banyak terjadi mis antara pemerintah dan masyarakat. Dilihat dari faktor sumber daya sudah baik, dari segi sumber daya manusianya dalam melayani pelaku usaha baik, hanya ada beberapa dari mereka kurang mengetahui benar isi kebijakan tersebut dan dari segi financial telah tercukupi hanya saja lebih besar kebelanja pegawainya. Disposisi aparat cukup baik, dilihat dari respon impelementator yang tinggi, hanya saja terdapat pelanggaran komitmen dan kejujuran beberapa aparat dalam mengimplementasikan isi kebijakan masih adanya ‘’calo’’. Struktur organisasinya sudah sesuai , SOP yang dilaksanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan koordinasi yang baik antara satu dengan yang lainnya.