Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Pupuk bersubsidi terus diberikan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.permasalahan yang sering dihadapi pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan, Kios/Pengecer menjual Ke para petani yang tidak terdaftar di RDKK dengan harga diatas Harga Ecer Tertinggi (HET). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi dan tantangan yang dihadapi di Kabupaten Polewali Mandar diduga tidak sesuai dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami, karena peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif.
Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari dua jenis pupuk bersubsidi yang disebutkan, yaitu Pupuk Urea dan Pupuk NPK. Pupuk Urea dikenal sebagai pupuk yang kaya akan nitrogen, sedangkan Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung tiga unsur hara utama: nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam. Realokasi pupuk bersubsidi adalah Proses perubahan atau penyesuaian alokasi pupuk yang telah ditetapkan untuk petani di berbagai daerah, HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. HET untuk Pupuk Urea adalah Rp 2.250 per kg dan untuk Pupuk NPK adalah Rp 2.300 per kg. Proses verifikasi dan validasi dilakukan secara terintegrasi menggunakan Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi (e- Verval) untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi diterima oleh petani yang berhak. Pengawasan dilakukan untuk menilai apakah penyaluran pupuk bersubsidi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan data Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK)

Kata Kunci : Implementasi, Pupuk Bersubsidi.