Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penangan Aksi Unjuk Rasa di Provinsi Sulawesi Barat

Tesis ini membahas implementasi Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun
2022 tentang Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Provinsi Sulawesi Barat. Peraturan ini mengedepankan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),TNI/Polri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dalam melakukan penanganan aksi unjuk rasa. Tujuannya adalah untuk menjaga Keamanan, Ketertiban dan Keindahan (K3) masyarakat dalam melindungi asset daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
Penulis melakukan penelitian melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Hal ini untuk menguji dan mengevaluasi dari peraturan tersebut khususnya bagaimana menangani aksi unjuk rasa di Provinsi Sulawesi Barat dapat berjalan dengan tertib,aman dan damai.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan sebelum aksi unjuk rasa sudah berjalan sesuai SOP. Namun pada saat pelaksanaan aksi unjuk rasa, kendala muncul terutama dalam pengamanan asset daerah dan penanganan kekerasan dari pengunjuk rasa, meskipun negosiasi dan antisifasi tindakan anarkis telah dilakukan namun pada temuan dilapangan tim negosiator memiliki berbagai macam kendala yang dihadapinya, olehnya itu perlu adanya pendekatan-pendekatan persuasif dalam penanganannya. Kemudian setelah aksi unjuk rasa juga sudah berjalan sesuai dengan SOP, akan tetapi tantangan tetap ada dalam menanganani laporan yang memerlukan respons cepat. Kesimpulannya meskipun implementasi ini sudah sesuai dengan SOP, namun beberapa aspek masih memerlukan peningkatan dalam pengamanan asset dan aksi anarkis.

Kata kunci: Implementasi, Aksi Unjuk Rasa, Peraturan Gubernur, Koordinasi, SOP.