IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADU MANDIRI TOBADAK DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Permasalahan dalam peneltian ini adalah bagaimana
implementasi kebijakan pembangunan KTM Tobadak di Kabupaten
Mamuju Tengah. Pada Permenaker No. 15 Tahun 2007 tentang
Penyiapan Pemukiman Transmigrasi Berdasarkan tujuan dari
penelitan ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai
implementasi kebijakan pembangunan KTM Tobadak di Mamuju
Tengah yang dilihat dari aspek Penyedian Tanah, Perencanaan
permukiman, Pembangunan Permukiman dan Pengawasan dan
pengendalian.
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif
kualitatif untuk mendapatkan gambaran implementasi kebijakan
pembangunan KTM Tobadak. Unit analisis dalam penelitian ini adalah
Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat, Badan Perencanaan
Riset dan Innovasi Daerah Kab. Mamuju Tengah, Dinas Transmigrasi
dan Tenaga Kerja Daerah Kab. Mamuju Tengah, Camat Tobadak dan
Kepala Desa Tobadak dan tokoh masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada lahan yang
belum di ganti rugikan kepada masyarakat Tobadak, sehingga
pembangunan masih belum rampung 100%. pembangunan yang
tidak sesuai letak Pembangunan Gedung di pusat KTM Tobadak
menghadapi beberapa permasalahan terkait dengan penempatan
bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti
Penempatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Lokasi Tidak Strategis
Pengelolaan Industri Sampah dalam Master Plan seharusnya tidak
diletakkan di pusat kota KTM, Pembangunan Pabrik Pakan Ternak
Kedekatan dengan Permukiman. Pabrik pakan ternak yang dibangun
dekat kantor bupati dianggap tidak. Dan Pengelolaan Jagung dan
Industri Terkait Kebutuhan Lokasi yang Tepat Industri pengolahan
jagung juga sebaiknya tidak berada di pusat KTM Tobadak.
Kata kunci : Implementasi Pembangunan Kota Terpadu Mandiri
Tobadak