DIAN SAFITRI, D (2025) NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAROS. Perpustakaan Politeknik STIA LAN Makassar.
1. SAMPUL.pdf
Download (83kB)
2. HALAMAN PENGESAHAN.pdf
Download (117kB)
3. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf
Download (138kB)
4. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf
Download (190kB)
6. ABSTRACT.pdf
Download (223kB)
7. KATA PENGANTAR.pdf
Download (109kB)
8. DAFTAR ISI.pdf
Download (187kB)
9. DAFTAR TABEL.pdf
Download (87kB)
10. DAFTAR GAMBAR.pdf
Download (83kB)
11. DAFTAR LAMPIRAN.pdf
Download (87kB)
12. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (432kB)
13. BAB II KAJIAN TEORETIS.pdf
Download (492kB)
14. BAB III KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.pdf
Restricted to Registered users only
Download (206kB)
15. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.pdf
Restricted to Registered users only
Download (150kB)
16. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (213kB)
17. BAB VI PENUTUP.pdf
Download (100kB)
18. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (155kB)
19. LAMPIRAN DAN BIODATA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB)
Abstract
Kebudayaan merupakan identitas bangsa yang perlu dijaga di tengah dinamika perkembangan zaman. Kabupaten Maros sebagai penyangga Kota Makassar memiliki peranan strategis dalam mendukung pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, Kabupaten Maros mengalami permasalahan permasalahan serius dalam pemajuan kebudayaan, terutama pada aspek perlindungan dan pengembangan. Kabupaten Maros belum optimal dalam proses inventarisasi berupa pencatatan dan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan. Serta rendahnya mutu sumber daya manusia kebudayaan terkhusus pada tenaga pendidik bahasa daerah dan tidak optimalnya pembinaan terhadap sanggar seni ataupun lembaga kebudayaan yang ada di Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Maros sebagai bentuk pelestarian warisan budaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait. Metode yuridis dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pendekatan model Pentahelix.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun naskah akademik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta memperhatikan efektivitas kebijakan dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu memuat arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan, serta strategi implementasi yang menggunakan pendekatan collaborative governance.
Kata Kunci: Pemajuan Kebudayaan, Identitas Bangsa, Naskah Akademik, Pentahelix, Collaborative Governance.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara > 2025 Skripsi |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 29 Aug 2025 02:48 |
| Last Modified: | 29 Aug 2025 02:48 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/2406 |

