NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAROS

Kabupaten Maros memiliki potensi budaya yang kaya dan beragam, namun pemanfaatan dan pengembangannya masih belum optimal sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal. Pemajuan kebudayaan di Kabupaten Maros menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya integrasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam mendukung pelestarian budaya daerah. Pemajuan kebudayaan merupakan salah satu upaya strategis yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam menjaga identitas budaya lokal serta memperkuat budaya masyarakat dan memanfaatkan dan mengembangkan budaya lokal. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap warisan budaya, serta dilibatkan dalam proses pemanfaatan dan pengembangannya bersama pemerintah, komunitas, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
Mewujudkan hal tersebut, maka skripsi ini bertujuan untuk melihat integrasi aspek pengembangan dan pemanfaatan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Maros sebagai dasar dalam merancang kebijakan publik. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan melakukan studi kepustakaan, studi literatur, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, baik dari pemerintah, masyarakat adat, komunitas budaya, hingga pelaku pendidikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun naskah akademik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta memperhatikan efektivitas kebijakan dari aspek pemanfaatan dan pengembangan. Selain itu, dalam hasil penelitian ini menyarankan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan, yang perlu memuat arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan, serta strategi implementasi yang menggunakan pendekatan collaborative governance.
Kata Kunci: Pemajuan Kebudayaan, Identitas Budaya, Kolaboratif