Risnatiara Middeleyin, Risnatiara Middeleyin (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI PROVINSI SULAWESI BARAT (STUDI KASUS KABUPATEN MAMASA). Diploma thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
1.SAMPUL LUAR.pdf
Download (92kB)
2.HALAMAN PENGESAHAN.pdf
Download (318kB)
3.HALAMAN PERSETUJUAN.pdf
Download (346kB)
4.SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf
Download (166kB)
6.ABSTRACT.pdf
Download (106kB)
7.KATA PENGANTAR.pdf
Download (93kB)
8.DAFTAR ISI.pdf
Download (49kB)
9.DAFTAR TABEL.pdf
Download (267kB)
10.DAFTAR GAMBAR.pdf
Download (268kB)
11.DAFTAR LAMPIRAN.pdf
Download (270kB)
12.BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (129kB)
13.BAB II STUDI PUSTAKA.pdf
Download (183kB)
14.BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (103kB)
15.BAB IV PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (251kB)
16.BAB V PENUTUP.pdf
Download (1MB)
17.DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (102kB)
18.LAMPIRAN DAN BIODATA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Penelitian ini membahas bagaimana implementasi pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, yang didorong oleh lonjakan signifikan kasus pernikahan usia anak dari 21 kasus pada tahun 2022 menjadi 47 kasus pada tahun 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab dan dampak pernikahan dini, serta menganalisis implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini secara keseluruhan di Kabupaten Mamasa. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Perlindungan Anak melalui empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori implementasi George C. Edward III.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri dari aparatur DP2KBP3A, tokoh adat, kepala desa, pelaku pernikahan dini, dan orangtua, serta observasi langsung dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum merata dan belum melibatkan tokoh adat; sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas dengan rasio satu staf menangani lonjakan kasus; disposisi aparat bersifat pragmatis dan responsif terhadap kasus darurat; serta struktur birokrasi masih lemah dengan koordinasi lintas sektor yang belum efektif dan belum adanya Peraturan Desa yang mengikat.
Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa integrasi sosialisasi berbasis komunitas dengan pelibatan tokoh adat, peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, pembentukan Peraturan Desa, penguatan kapasitas SDM dan digitalisasi pendataan, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur penanganan kasus terpadu untuk mendukung pencegahan pernikahan dini secara lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Mamasa.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pencegahan Pernikahan Dini, Kabupaten Mamasa, Perlindungan Anak, George C. Edward III
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi > Skripsi Administrasi Pembangunan Negara > 2026 |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 15 Aug 2026 01:05 |
| Last Modified: | 15 Aug 2026 01:05 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/2633 |

