PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Ani Hamdayani, Ani (2017) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.

[thumbnail of 2. Tesis Ani Hamdayani 2017 (AKP).pdf] Text
2. Tesis Ani Hamdayani 2017 (AKP).pdf

Download (3MB)

Abstract

Kedisiplinan adalah suatu hal yang sangat menentukan dalam proses
pencapaian tujuan, jika terjadi erosi disiplin maka pencapaian akan terhambat,
Permasalahan disiplin PNS telah kronis, meskipun telah diancam dan dikeluarkan
kebijakan untuk menangkal sifat malas itu, tetapi nyatanya tetap saja
mempertontonkan sifat yang tidak terpuji maka peneliti tertarik melakukan penelitian
untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat.
Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian
melakukan wawancara langsung kepada Sekretaris Provinsi, Kadis Pendidikan dan
Kebudayaan, Kepala Biro Keuangan, staf Badan Penanggulangan Bencana dan
ombusdman, Kepala BKD, Kepala Subag Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbid
Kinerja dan Disiplin Pegawai, Kepala Subbid Kenaikan Pangkat dan Pegawai yang
pernah tersangkut masalah disiplin. Sebanyak 17 orang.
Hasil penelitian menujukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat; aspek pelaksanaan kewajiban, kurang terlaksana; (1)
terbukti hanya 61,71% dari 2.824 kehadiran pegawai, (2) ditemukan pelayanan tidak
memuaskan oleh Ombudsman pada 9 SKPD tahun 2015, (3) ada 25 kepala SKPD
terduga tidak jujur dan tidak dapat mempertanggungjawabkan tugasnya. Aspek
menghindari larangan kurang terlaksana; (a) terbukti telah terjadi penyelewengan
wewenang berupa persekongkolan merugikan negara 3,5 milyar oleh pejabat
Pemprov Sulbar bersama 8 pengusaha pemenang tender yang divonis oleh
Mahkama Agung, (b) terjadi pelanggaran prosedur tender sehingga pembangunan
gedung kesenian Sulawesi Barat mangkrak dari tahun 2009, (c) Kepala Dinas PU
melakukan tindakan mempersulit pelayanan dengan cara menganulir empat paket
proyek infrastruktur yang sudah dilelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)
sehingga memperlambat proses pembangunan, (d) telah diberikan informasi lisan,
tulisan supaya tidak terlibat pada Pilkada tahun 2016, aspek penegakan hukuman
disiplin terlaksana; terbukti telah diberikan sanksi pemanggilan kepada 20 orang,
teguran lisan pada 24 orang, teguran tulisan pada 75 orang, pemberhentian gaji
sementara pada 12 orang, usulan mutasi/non job pada 4 orang, usulan
pemberhentian tidak terhormat pada 3 orang dan pemberhentian dengan tidak
hormat pada 2 orang

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Karya Ilmiah > Karya Ilmiah
Depositing User: Teknologi Informasi
Date Deposited: 13 Jan 2022 03:05
Last Modified: 13 Jan 2022 03:05
URI: https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/32

Actions (login required)

View Item
View Item