PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

Dalam era persaingan global saat ini khususnya di Indonesia kualitas
pelayanan menjadi perhatian lembaga pemerintah sehingga mengharuskan
instansi agar selalu meningkatkan kualitas pelayanannya salah satunya dengan
cara membuat Standar Operasional Prosedur jika instansi tidak menerapkan
Standar Operasional Prosedur dengan baik atau bahkan tanpa Standar
Operasional Prosedur maka akan berantakan dan tanpa arah hal itu dapat
mempengaruhi efektivitas dan efisiensi yang ingin dicapai oleh instansi. Sama
dengan hal yang terjadi pada Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Maros yang tidak memiliki Standar Operasional
Prosedur maka akan memperlambat kecepatan dan ketepatan pegawai dalam
bekerja sehingga akan menurunkan kualitas layanan pada instansi. Penelitian ini
bertujuan untuk menghasilkan karya berupa Standar Operasional Prosedur
sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan pada Bagian Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer dan
sekunder. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, telaah
dokumen, serta Focus Group Discussion (FGD). Dilakukan dengan wawancara
dengan pihak pemberi layanan dan penerima layanan, dan tahap terpenting yaitu
melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak Pelayanan Terpadu Satu
Pintu terkait 6 Standar Operasional Prosedur yang akan disusun.
Penyusunan SOP dilakukan dengan mulai dari tahapan pembentukan tim,
penilaian kebutuhan, pengembangan hingga review dan sosialisai sampai
menghasilkan enam karya Standar Operasional Prosedur dengan judul SOP
Adminstrasi Surat Masuk, SOP Permohonan Pelayanan Legalisir Dokumen, SOP
Permohonan Pelayanan Audiensi, SOP Permohonan Pelayanan Konsultasi, SOP
Permohonan Pelayanan Rohaniawan dan Pembaca Doa dan SOP Permohonan
Pelayanan Penentuan Arah Kiblat.
Kata Kunci : Kualitas Layanan, Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Standar Operasional Prosedur