Rahmawati (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA LAKSANA PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN TAKALAR. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Makassar.
1. SAMPUL LUAR.pdf
Download (76kB)
3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf
Download (141kB)
4. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf
Download (151kB)
5. SURAT PERNYATAAN.pdf
Download (26kB)
7. ABSTRACT.pdf
Download (227kB)
8. KATA PENGANTAR.pdf
Download (167kB)
9. DAFTAR ISI.pdf
Download (73kB)
14. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (220kB)
15. BAB II STUDI PUSTAKA.pdf
Download (208kB)
19. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (137kB)
20. LAMPIRAN DAN BIODATA PENULIS.pdf
Download (1MB)
Abstract
Melalui tes skrining bayi baru lahir, upaya dilakukan untuk menjaga kesehatan anak melalui penerapan kebijakan manajemen pencegahan stunting. Kebijakan tersebut diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang skrining hipotiroid kongenital. Ditegaskan bahwa kabupaten dan kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Ini merupakan metode yang paling efektif untuk mendeteksi balita dengan pertumbuhan terhambat. Tingginya prevalensi stunting yaitu sebesar 40,20 persen pada tahun 2018 menyebabkan Kabupaten Takalar masuk dalam Zona Hitam. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi, dan analisis dokumen digunakan untuk memperoleh data penelitian ini. Informan penelitian ini antara lain pengambil kebijakan dari Dinas Kesehatan Takalar, Puskesmas, dan RSUD H. Padjong Daeng Ngalle. Selain itu juga dilakukan observasi langsung ke lapangan, kemudian datanya dibandingkan dengan dokumentasi pendukungnya. Data tersebut selanjutnya dievaluasi berdasarkan domain untuk memberikan gambaran umum dan komprehensif tentang objek penelitian.
Penerapan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Takalar masih belum sempurna karena belum diadopsi oleh Rumah Sakit. Hanya di Puskesmas yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh bidan dan dokter terampil. Sesuai dengan rekomendasi pelayanan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), pengelolaan dan pelaksanaan di Puskesmas dilaksanakan secara efektif dengan memasukkan aspek-aspek pengelolaan Puskesmas. Di Puskesmas, Dinas Kesehatan telah melakukan pengelolaan SHK yang dimulai dari perencanaan. melaksanakan, dan melaksanakan kegiatan tersebut serta pemantauan dan evaluasi. Secara umum jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Takalar masih kurang. Hanya Puskesmas yang memiliki akses terhadap pasokan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pendanaan untuk pelaksanaan SHK skala kabupaten, khususnya perolehan kertas saring. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kebijakan yang mencakup pengalokasian anggaran pelaksanaan SHK di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan pelatihan SHK bagi tenaga kesehatan, penyiapan alat kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah, dan transformasi Rumah Sakit Daerah menjadi SHK. Rumah Sakit Rujukan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Screening, Hipotiroid Kongenital
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | Tesis > 2022 Tesis |
| Depositing User: | Teknologi Informasi |
| Date Deposited: | 07 Aug 2024 00:38 |
| Last Modified: | 07 Aug 2024 00:38 |
| URI: | https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/376 |

